Harga pangan dapat berubah karena banyak faktor yang saling berkaitan. Perubahan cuaca dan musim panen, gangguan distribusi, serta dinamika pasokan dan permintaan dapat memengaruhi harga dari tingkat produsen hingga konsumen. Karena itu, stabilisasi harga memerlukan pemantauan dan kerja sama dari hulu sampai hilir.

Faktor eksternal: cuaca, distribusi, dan dinamika global

Cuaca ekstrem dan perubahan pola musim dapat mengganggu produksi atau memperlambat panen. Dampaknya bisa terasa pada ketersediaan komoditas di pasar. Di sisi distribusi, kondisi geografis Indonesia dan keterbatasan sarana logistik di sejumlah wilayah dapat memengaruhi kelancaran pasokan serta menimbulkan perbedaan harga antardaerah.

Perkembangan global juga perlu dicermati. Gejolak geopolitik, perubahan harga komoditas dunia, dan gangguan rantai pasok internasional dapat memengaruhi biaya pengadaan maupun arus perdagangan pangan. Faktor-faktor tersebut berada di luar kendali langsung pemerintah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui pemantauan dini, perencanaan pasokan, dan kebijakan yang responsif.

Faktor internal: koordinasi dan pengelolaan cadangan pangan

Di dalam negeri, salah satu tantangan stabilisasi harga adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan pangan. Urusan pangan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha pangan. Pembagian peran diperlukan karena penanganan pangan mencakup produksi, perdagangan, distribusi, hingga intervensi pasar. Namun, ketika data, perencanaan, atau tindak lanjut belum tersinkronisasi dengan baik, respons terhadap perubahan pasokan dan harga dapat menjadi kurang cepat atau kurang tepat sasaran.

Badan Pangan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Perpres tersebut menugaskan Bapanas melaksanakan pemerintahan di bidang pangan, termasuk mengoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Perpres itu juga mengatur pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui BUMN di bidang pangan. Pelaksanaan kebijakan tetap membutuhkan kerja bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta BUMN pangan. peraturan.bpk.go.id

Tantangan berikutnya adalah memastikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tersedia dan dapat disalurkan ketika dibutuhkan. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah mengatur jenis dan jumlah CPP, penyelenggaraannya, penugasan kepada BUMN, serta pendanaannya. Dalam praktik, pengadaan, pendanaan, penyimpanan, penjagaan kualitas stok, dan kesiapan distribusi perlu berjalan selaras agar cadangan dapat mendukung stabilisasi pasokan dan harga. peraturan.bpk.go.id

Langkah nyata menjaga stabilitas

Upaya stabilisasi harga dapat diperkuat melalui pemantauan pasokan dan harga secara berkala, disertai pertukaran data yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekurangan pasokan, kelebihan produksi, atau kenaikan harga yang perlu ditangani.

Pada saat yang sama, penguatan CPP perlu dilakukan melalui perencanaan kebutuhan, pengelolaan stok, serta kesiapan penyimpanan dan distribusi. Koordinasi dengan BUMN pangan dan pemerintah daerah juga dibutuhkan agar penyaluran cadangan atau intervensi pasar dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kondisi setempat.

Di tingkat masyarakat, kebiasaan berbelanja secara bijak, mengurangi pemborosan pangan, dan memanfaatkan pangan lokal dapat mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, keberlanjutan stabilisasi harga memerlukan sinergi semua pihak agar petani memperoleh harga yang layak dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau.

Rujukan peraturan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.